Aku menulis ini di warung kopi dekat rumah, di mana asap kretek dan desis pelatihan kadet Akademi Militer bercampur jadi satu. Langit malam di sini selalu terbelah dua: lampu-lampu kota kecil yang temaram, dan sorot lampu LED penghias tembok AKMIL yang menyapu bukit Tidar seperti penjaga yang tak pernah tidur.
RUU TNI berpotensi disahkan, Dwifungsi ABRI kembali mengancam. Di Jakarta, orang ribut-ribut menggeruduk hotel fairmount tempat Rapat Panja RUU TNI dibahas diam-diam. Tapi di sini, di kota yang napasnya diatur oleh derap sepatu lars Akademi Militer, segalanya tenang. Bapak-bapak—seorang PNS di Dinas Pendidikan sepertinya—masih asyik ngobrol tentang tunjangan hari raya sambil menyeruput wedang jahe. “Urusan negara mah biar negara yang urus,” katanya, mengutip pepatah Jawa yang entah keberapa kalinya.
Aku memandang gerombolan kadet yang berlari pagi tadi. Seragam loreng mereka basah kuyup oleh oleh keringat dan hujan yang tak pernah berhenti mengguyur Magelang, wajah-wajah muda yang polos itu seperti wayang kulit—digerakkan oleh dalang yang tak kelihatan. Apakah mereka tahu, 26 tahun lalu, seragam yang sama ini pernah jadi momok? Di perpustakaan kampus, buku-buku tentang ’98 berdebu di rak paling belakang. Teman-temanku lebih sibuk joget-tiktok di depan patung Jenderal Sudirman ketimbang baca Catatan Harian Seorang Demonstran.
Magelang ini aneh. Di jalan-jalannya, kau bisa menemukan dua Indonesia: yang satu jualan minuman dan nasi kucing di gerobak kayu, yang lain berpawai dengan panser buatan PT Pindad. Aku tumbuh di antara dentuman latihan tembak dan kentongan ronda malam. Dulu, waktu MTs, aku sering lompat tembok dan berdiam di makam pahlawan Giri Dharmoloyo, memandang kompleks Akademi Militer dari kejauhan—bangunan bergapura hitam itu seperti candi modern, tempat para ksatria zaman now ditempa. Tapi sejak RUU ini ramai, rasanya setiap jeruji besi di pagar Akademi itu makin menganga, menyedot udara kebebasan yang dulu kupikir sudah aman.
Mendiang kakekku tak pernah cerita tentang ’98. “Waktu itu kami di sini biasa saja,” katanya singkat. Tapi di gudang rumah, ada tumpukan koran Kedaulatan Rakyat edisi Mei ’98 yang ia simpan rapi. Di halaman depan, foto mayat bergelimpangan di Trisakti—warnanya sudah menguning, tapi darah di kertas itu masih terasa perih. Kadang aku bertanya: kenapa kakek menyimpannya? Apakah sebagai pengingat, atau sekadar arsip usang yang terlalu sayang dibuang?
Malam ini, di warung kopi, kudengar dua bapak-bapak berseragam coklat berbincang: “Dulu tentara kan memang harus turun tangan. Lihat sekarang, demo-demo kacau!” Aku menatap cangkirku. Kopinya pahit, tapi tidak sepahit kata-kata mereka. Di luar, truk TNI lewat membawa logistik—lambang garuda di bodinya mengkilap diterangi lampu jalan, seperti mata dewa yang mengawasi.
Aku ingat kata-kata almarhum Mbah Maridjan, tetua dusun di lereng Merapi: “Gunung tak akan marah kalau tak ada yang mengusik.” Tapi manusia bukan gunung. Kami—generasi yang lahir di era reformasi—dianggap tak punya luka, tak punya memori. Sejarah diajarkan di sekolah seperti dongeng pengantar tidur: “Dulu ada Orde Baru, lalu tumbang. Sekarang kita demokrasi.” Tapi tak ada yang bilang bahwa demokrasi bisa berjalan mundur, bahwa tentara boleh kembali jadi aktor politik selama RUU ditandatangani dengan stempel “atas nama rakyat”.
Di jalan Ahmad Yani, ada mural besar bertuliskan “Magelang Kota Militer”. Seminggu lalu, sekelompok seniman menggambarnya jadi barisan tentara dengan wajah wayang punakawan. Besok pagi, mural itu sudah dicat putih bersih—dihilangkan seperti fakta-fakta yang tak boleh disentuh.
Di laci meja, koran tua ’98 masih terbuka di halaman Trisakti. Aku menaruh buku Tan Malaka di atasnya, lalu menyalakan lilin kecil. Api itu berkedip, menerangi wajah-wajah di foto yang sudah buram. Dari luar, derap sepatu lars dan teriakan pelatih AKMIL masih terdengar—ritme yang sama sejak Magelang disebut Kota Militer, mungkin akan sama sampai nanti, sampai entah kapan.